Tetapi sebenarnya hal ini boleh dikatakan sudah terlambat, karena Undang-undang pemilu sudah terbit, dan sebagai patokan bagi KPU untuk penentuan pemenang dalam pemilu nanti.

Tetapi partai-partai politik membuat siasat untuk hal tersebut, dengan membagikan kepada caleg-calegnya sepucuk surat pengunduran diri, yang nota bene tetap saja sangat disangsikan keabsahannya. bahkan ada juga partai yang sengaja memanggil Notaris sebagai saksi pembuatan surat pengunduran diri tersebut. tapi tetap saja ada lobang untuk digugat nantinya. Apabila seseorang itu tidak komit terhadap partai.

yang paling seru nantinya, jangan jangan surat pengunduran diri ini, menjadi senjata bagi partai untuk membuat suatu deal terhadap seseorang yang juga memenuhi kuota 30 %, wah..kalau begini gawat sekali.

Jadi yang paling bagus adalah pemerintah dan DPR masih sempat merevisi undang-undang pemilu tersebut, mumpung masih ada waktu kira-kira 7 bulan lagi menjelang pemilu, dan keributan, kekisruhan tidak terjadi nanti pada pemilu 2009.

Karena dalam Undang-undang pemilu yang berlaku masih tetap menggunakan sistem mendorong ke atas, sehingga banyak Caleg yang memperebutkan nomor-nomor kecil. Dan kemudian para caleg inipun tidak yakin dengan sistem suara terbanyak didorong ketidak percayaan sesama caleg, apabila mereka nanti meraih suara yang kecil, terutama para caleg yang ber nomor kecil.

Maka nanti akan terjadi tuntut menuntut dikalangan para caleg, yang pada akhirnya merepotkan KPU dan pengadilan, serta keabsahan hasil pemilu itu sendiri akan menjadi pertanyaan dikalangan masyarakat, karena kesimpang siuran informasi tentang sistem pemilu ini.

Maka perlu dilakukan revisi Undang-undang pemilu baru, dan waktunya masih agak lama sampai pada bulan april nanti sehingga kemacetan dan keriuhan akan segera teratasi.